Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare saat berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB pada hari Jumat, (23/9/2016) yang mana telanh menyoroti isu West Papua. Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/09/ini-teks-pidato-perdana-menteri-solomon-terkait-west-papua-di-pbb.html

Solomon Islands sangat prihatin tentang pelanggaran hak asasi manusia Melanesia di West Papua. Pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dan hak penentan nasib sendiri West Papua adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di West Papua yang menekankan dan menguatkan serta melekat antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang dapat menyebabkan pelanggaran langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi. Prinsip kedaulatan adalah yang terpenting dalam lembaga apapun yang rasional dan dapat menghormatinya. Namun jika pembenaran kedaulatan terletak pada serangkaian keputusan yang dapat dipertanyakan, maka ada kasus untuk menantang legalitas argumen kedaulatan seperti halnya pada New York Agreement dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Kepulauan Solomon menambahkan 'suara untuk orang-orang dari negara-negara anggota lainnya dan organisasi masyarakat sipil yang peduli tentang pelanggaran hak asasi manusia di daerah Papua dan Papua Barat Indonesia. Sebagai ketua MSG yang mencakup Indonesia sebagai anggota asosiasi dan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) sebagai pengamat, Solomon Islands menegaskan perlunya keterlibatan konstruktif dengan Indonesia dan berharap untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi pelanggaran manusia hak di West Papua.